CAMAT HARUS BERANI MEMBERI MASUKAN KEPADA KEPALA DAERAH

CAMAT HARUS BERANI MEMBERI MASUKAN KEPADA KEPALA DAERAH

Palembang - Camat harus berani memberikan masukkan kepada pemerintah diatasnya, terutama kepala daerah. Karena camat, adalah ujung tombak kepala daerah di tingkat bawah. Tapi tentu, ini perlu didukung pemahaman yang baik dari seorang camat tentang wilayah yang dipimpinnya.

" Karena itu camat itu harus tahu dan paham, di  satu kecamatan berapa jumlah desanya, kelurahan mana yang area rawan bencana, ini juga harus dicermati dengan baik," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di acara rapat koordinasi nasional camat regional III di Kota Palembang, Kamis (11/10).

Dalam konteks inilah, kata Tjahjo, peran camat sebagai koordinator aparatur desa, sangat penting. Ini yang  harus diberdayakan. Apalagi bangsa Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan dan ancaman. Kata Tjahjo, setidaknya ada empat tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Pertama, radikalisme dan terorisme. 

"Ini musuh utama bangsa. Bukan tanggungjawab kepolisian, TNI dengan tiga matranya tapi tanggung jawab kita semua. Kita harus berani menentukan sikap siapa kawan siapa lawan pada perorangan, golongan, kelompok yang ingin merubah Pancasila, UUD 1945, memporak-porandakan NKRI," kata Tjahjo. 

Faktanya sampai 73 tahun Indonesia  merdeka, katanya, masih ada kelompok yang terus berkutat dan menggugat ideologi bangsa. Padahal itu sudah final. Ini yang harus dicermati. Camat punya tanggung jawab, mencermati itu. Karenanya ia minta forum komunikasi  kecamatan difungsikan dengan baik.

"  Camat harus terus berkoordinasi dengan Kapolsek dengan Babinkamtibmas-nya, Danramil dengan Babinsa-nya,  tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat. Ini yang harus dikoordinasi setiap saat dalam upaya deteksi dini mencermati gelagat perkembangan dinamika yang ada untuk melawan masalah radikalisme dan  terorisme," katanya. 

Ia contohkan kasus organisasi Gafatar yang menyita perhatian publik. Kata Tjahjo, semua kaget, ketika tahu, Gafatar sudah dalam tahap hijrah. Ia minta, kasus Gafatar jadi bahan pelajaran berharga. Karena kalau deteksi dini optimal, penyimpangan Gafatar bisa terdeteksi. 

" Enggak bisa ini semua  menyerahkan pada BIN, Kapolsek dan TNI, tapi ini  melibatkan semua, libatkan," kata dia. 

Belum lagi, kata Tjahjo, soal organisasi kemasyarakatan. Sebab di Indonesia, ada ratusan ribu ormas yang sebagian besar tidak terdaftar. Keberadaannya sampai ke tingkat kecamatan dan desa. Ini juga harus dicermati. 

" Tantangan kedua narkoba. Ini juga jadi tantangan, karena  rata-rata per RT sudah ada indikasi narkoba. Rata-rata 50-60 orang meninggal tiap hari dari narkoba. Ini harus dicermati bersama sama," katanya. 

Tantangan ketiga, masalah korupsi. Terkait ini, Tjahjo minta para camat harus paham mana saja area rawan korupsi. Cermati area rawan korupsi dengan benar. " Tantangan keempat, ketimpangan sosial, angka kematian ibu hamil tinggi, gizi anak, malaria, TBC, air bersih, itu juga sebagai menjadi bagian yang harus kita cermati. Termasuk oleh para camat," katanya.