Gubernur Banten : Pastikan Warga Banten Bisa Berobat Pakai KTP di Rumah Sakit Pemerintah

Gubernur Banten : Pastikan Warga Banten Bisa Berobat Pakai KTP di Rumah Sakit Pemerintah

Warga Banten mulai Tahun 2019 bisa berobat menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Hal itu sesuai program yang dijalankan Provinsi Banten yaknni Universal Health Coverage (UHC).

Artinya, seluruh warga Banten bisa mendapatkan pelayanan kesehatan hanya menggunakan KTP.

 

Gubernur Banten Wahidin Halim mengungkapkan program tersebut saat memimpin rapat  pelaksanaan program berobat gratis menggunakan KTP, di Ruang Rapat Gubernur Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Selasa (29/1/2019).

Hadir dalam rapat tersebut, Pj Sekda Provinsi Banten Ino S Rawita, Plt Kepala Dinas Kesehatan Yusuf, Kepala OPD terkait, dan Deputi Direksi BPJS wilayah Banten Kalimantan Barat Lampung Fahrurrozi.

Wahidin Halim mengatakan, seluruh warga Banten harus mendapatkan pelayanan kesehatan.

“Kami ingin semua warga mendapatkan pelayanan kesehatan hanya dengan mempergunakan KTP Banten dan tidak melalui prosedur yang berbelit-belit,” ujar Wahidin.

Sekarang ini, kata Wahidin Halim, Pemprov Banten melalui Dinas Kesehatan sedang mempersiapkan data berapa jumlah masyarakat yang belum memiliki BPJS Kesehatan.

Pemprov Banten akan menganggarkan pada pelayanan kesehatan gratis hanya menggunakan KTP.

Gubernur juga berharap, masyarakat Banten yang belum memiliki KTP/NIK untuk segera merekam dan memiliki KTP Elektronik.

Yusuf mengimbau, penduduk yang belum memiliki NIK untuk segera menghubungi pelayanan kependudukan di kecamatan atau kabupaten/kota.

Atau, apabila darurat warga bisa segera menghubungi gerai-gerai pelayanan kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Banten di gerai-gerai BPJS di lokasi pelayanan kesehatan.

Mereka juga harus membawa Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan setempat.

Yusuf juga menjelaskan, ketika Pemerintah Provinsi Banten mencapai UHC, beberapa tujuan akan tercapai.

Menurutnya, tujuan UHC adalah sebagai upaya Pemprov Banten melakukan pengobatan gratis untuk Masyarakat yang memiliki  NIK/KTP dan tidak Punya Kartu BPJS.

UHC juga sebagai upaya menghilangkan Surat Keterangan Tidak Mampu untuk tujuan pengobatan di rumah sakit yang dibiayai Pemprov Banten.

Program itu akan membantu mempercepat perekaman data NIK/KTP yang dilakukan oleh Dukcapil.

Pasalnya, setiap warga yang datang berobat bisa menunjukkan NIK bisa langsung melakukan perekaman.

“Pemprov Banten akan menyediakan alat rekam KTP di 11 RSUD di Provinsi Banten,” kata Yusuf.

Yusuf menambahkan, Provinsi Banten menjadi Provinsi ke-6 yang mencapai UHC.