Gubernur & Wakil Gubernur Banten  Pesimis Dana Hibah Ponpes 2019 Bisa Dicairkan

Gubernur & Wakil Gubernur Banten Pesimis Dana Hibah Ponpes 2019 Bisa Dicairkan

Alasanya, Pemprov Banten hingga kini belum juga menemukan lembaga penyalur yang tepat untuk menggantikan Forum silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP).

Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) saat ditemui di Masjid Raya Al Bantani menjelaskan, Kemendagri belum juga memberikan jawaban atas konsultasi Pemprov terkait hibah Ponpes. 

Dilihat dari perkembangannya, kata WH kemungkinan hibah tersebut dilarang.

"Belum. Kayaknya nggak boleh, baru nati tahun depan (2020). Nggak boleh tiap tahun, harus diselang. Nanti jadi Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran)," kata WH singkat.

Sementara, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, pos anggaran hibah Ponpes masih tertahan di kas daerah. Dana segar itu belum bisa dicairkan karena pihaknya masih mencari lembaga tertentu sebagai penyalur. 

"Tahun kemarin lewat FSPP yang mana di bawahnya menaungi pondok pesantren. Tidak boleh (lewat FSPP lagi), kemarin sudah mengusulkan kajian ke Kemendagri, apakah boleh atau tidak. Secara aturan perundang-undangan selain yang ada di undang-undang (lembaga yang) tiap tahun bisa menerima hibah. Kalau FSPP kan tidak bisa dalam jangka setiap tahun, jadi harus ada jenjang setiap tahunnya,” jelasnya.

Andika menjelaskan, dengan kondisi tersebut maka ada kemungkinan bantaun dana ponpes belum bisa disalurkan di tahun ini. Penyaluran baru bisa dilakukan lagi pada 2020 dan FSPP kembali ditunjuk sebagai lembaga penyalur.  

"Lanjut lagi 2020,” katanya.

Apakah itu artinya dana ponpes akan menjadi Silpa, Andika tak menampiknya. Pos anggaran tersebut akan menjadi silpa di Perubahan APBD 2019 yang kemungkinan akan digeser untuk program pembenahan infrastruktur.

"Istilahnya tidak digunakan kembali, bisa di perubahan (APBD 2019) mungkin, digunakan untuk infrastruktur, kan besar (alokasi anggarannya),” ungkapnya. 

Meski demikian, kata dia, Pemprov terus berupaya agar bantuan dana ponpes tetap bisa disalurkan. Akan tetapi upaya itu belum menemukan titik terang. Baginya, dana bantuan itu adalah program penting karena melalui ponpes, pendidikan Islam bisa sampai ke masyarakat di tingakt desa atau kelurahan.

Kalau di lembaga lain, selain bukan siap (kesiapan dari segi infrastruktur atau personel) tapi (kalau) tidak menaungi ponpes salah lagi nanti,” tuturnya. 

Seperti diketahui, pada tahun 2018 Pemprov Banten telah menyalurkan bantuan ke 3.122 ponpes di delapan Kabupaten/Kota di Banten. Masing-masing ponpes mendapat Rp 20 juta dengan total anggaran yang dialokasikan senilai Rp 66,2 miliar. 

Pemprov menunjuk FSPP untuk mendistribusikan dan merumuskan peruntukan bantuan tersebut.

Pada 2019, ponpes kembali akan menerima bantuan tersebut. Bahkan, nilainya naik dari Rp 20 juta menjadi Rp 30 juta per Ponpes. Calon penerima juga mengalami penambahan menjadi sekitar 4 ribu lebih Ponpes