KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG SERAHKAN SERTIFIKAT TANAH UMKM

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG SERAHKAN SERTIFIKAT TANAH UMKM

PAMULANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) secara simbolis menyerahkan ribuan sertifikat tanah kepada ribuah pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di wilayah Provinsi Banten. Pemberian bantuan terhadap ratusan warga ini untuk melindungi hak atas tanah di tengah arus pergerakan kebutuhan terhadap lahan yang semakin tinggi.

Menteri Ferry Mursyidan Baldan mengungkapkan, wilayah Jabodetabek adalah sepertiga penyumbang Pajak Bumi Bangunan se-Indonesia. Termasuk dari Kota Tangerang Selatan sebagai daerah mitra ibukota Jakarta. “Saya anggap ini menjadi penting sehingga ini perlu ada sertifikat,” ungkapnya di Lapangan Terbang Pondok Cabe, Kecamatan Pamulang, Kamis, 30 April 2015. 

Menurutnya, seluruh jajaran Pejabat pada Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN harus segera memproses alas hak atas tanah. Dirinya tidak ingin Indonesia dikelola tapi terus dibayangi konflik hak atas tanah yang melibatkan masyarakat dengan kementerian atau lembaga negara. 

“Kita harus akhiri, bagaimana caranya?. Saya kasih waktu dua tahun ke depan seluruh legalitas aset-aset kementerian dan lembaga negara harus sudah selesai,” jelas Menteri Ferry. Kalau ada kementerian atau lembaga negara yang tidak berminat, pihaknya yang akan urus dan kasih nama Kementerian Agraria dan Tata Ruang Menteri Ferry meminta kepada Bank Jabar agar tidak mempersulit bagi pelaku UMKM yang telah memiliki sertifikat yang ingin memperoleh dana pinjaman permodalan.

Pelaku UMKM yang mempunyai sertifikat dapat memanfaatkan sertifikat tanah sebagai jaminan dana pinjaman dengan jumlah yang tinggi dibandingkan menjaminkan tanah dengan alas hukum girik. 

Program pemberian sertifikat tanah bagi memberi inspirasi bagi pemerintah daerah untuk terus mendukung eksistensi UMKM. Pada kesempatan itupun, Walikota Airin secara langsung menanyakan kepada para pelaku UMKM binaan. “Gimana, senang dan mau ditambah lagi enggak (kuota bantuan),” tanyanya yang disambut teriakan setuju dan tepuk tangan. Walikota Airin berharap program nasional pemberian sertifikat tanah dapat tepat sasaran. 

Dengan demikian kepemilikan sertifikat bisa membuka akses bagi pelaku UMKM mencari bantuan permodalan. Sebab, secara umum persoalan tersebut masih saja menjadi ganjalan serius, di samping persoalan keterbatasan kemampuan (skill) manajerial dalam mengelola dan mengembangkan sayap usahanya. 

Pemerintah punya keterbatasan anggaran dan program kerja yang mesti digulirkan tak hanya memberikan bantuan bagi pelaku UMKM. “Ini menjadi tugas kami, pemerintah untuk menfasilitasi.” terang Walikota Airin. 

Tak hanya warga di Kota Tangerang Selatan saja yang diberikan bantuan legalitas berupa sertifikat tanah. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten targetkan ada 24.854 girik ataupun tanah yang belum bersertifikat. Hingga tahun ini, sudah 30 persen tanah yang sudah di hak kan sertifikatnya. 

Seperti yang diungkapkan Kepala Kanwil BPN Banten, Mujitono, menurutnya, sudah ada 5.889 aset legal yang sudah diurus. Itu berarti sudah 30 persen dari yang sudah ditargetkan hingga dua tahun ke depan. “Kami targetkan semua selesai dalam kurun waktu dua tahun lagi, itu sudah jadi target dari kementerian juga,” ujarnya.

Sumber: tangerangselatankota.go.id