Kemendagri Kaji Serius Soal Daerah Otonomi Baru

Kemendagri Kaji Serius Soal Daerah Otonomi Baru

Pemerintah pusat sampai saat ini tetap memberlakukan moratorium pemekaran daerah. Banyak hal yang dipertimbangkan kenapa moratorium pemekaran belum dicabut. Prinsipnya, moratorium bertujuan agar pemekaran sebuah daerah tidak semerta-merta dimekarkan. Tapi harus dikaji, dan telaah kembali secara mendalam.

“Kemendagri sampai saat ini belum bisa memenuhi aspirasi konstitusional daerah,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Kamis (24/1/2019). 

Tjahjo juga menyampaikan, hingga saat ini masih banyak daerah yang minta dimekarkan. Tjahjo menuturkan, bahwa saat ini sekiranya ada 314 usulan Daerah Otonomi Baru (DOB). 

“Ini memang hak konstitusional daerah, tetapi persiapan untuk membuat daerah otonomi baru itu memerlukan 300 miliyar per kabupaten/kota,” ujarnya.

Dalam hal ini, Tjahjo tidak ingin mengambil risiko besar atas keinginan pemekeran daerah. “Sementara kita tunda dulu untuk 314 Daerah Pemekaran Baru (DOB). Semua punya hak yang sama. Sekarang saja dengan 514 kabupaten/kota hampir 80 persen itu anggaran Pemerintah Pusat. Apalagi ditambah 314 daerah baru,” ujarnya.

Selain itu, Tjahjo mengatakan dalam melaksanakan DOB harus benar-benar diperhatikan persiapan SDMnya. “Belum membangun Polda sampai kapolseknya, Kodam atau Kodim sampai bawahnya, pangkalan angkatan dan sebagainya, ini harus dicermati dengan baik”, terangnya.

Kemendagri, lanjut dia, memahami argumen perjuangan pemekaran untuk percepatan pembangunan dan layanan publik, namun harus dirasionalisasi dengan kemampuan pembiayaan dan sumber daya manusia yang ada.

Usulan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) yang mencapai 314 dan semua aspirasi sah masyarakat dan daerah yang tentunya diiringi semangat ingin mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

 “Dengan usulan pemekaran yang begitu banyak , Pemerintah  dalam hal ini Kemendagri terus mengkaji dan mendengar aspirasi daerah, baik dari DPD dan DPR serta aspek-aspek  lainnya,  seperti anggaran Daerah Otonomi Baru”, ujarnya.

Untuk itu, Tjahjo menegaskan tidak bisa memastikan kapan waktu yang tepat untuk menarik moratorium pemekaran wilayah tersebut. Usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) masih tercatat ada 314 di Kementerian Dalam Negeri.