Panitia Pilkada Langgar Kode Etik, KPUD Banten Siap Ambil Alih

Panitia Pilkada Langgar Kode Etik, KPUD Banten Siap Ambil Alih

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Banten menyatakan bahwa mereka akan mengambil alih kepanitiaan pilkada bilamana ditemukan pelanggaran kode etik atau kecurangan yang dilakukan panitia pilkada tingkat kota maupun kabupaten.

"Jika nanti ada laporan panitia pilkada tingkat kota atau kabupaten melakukan kecurangan atau tidak netral, akan kami berhentikan, dan proses kepanitiaan pilkada akan kami ambil alih," kata Ketua KPUD Banten, Agus Supriyatna pada Senin (18/5) saat dihubungi via telepon. Agus mencontohkan, misalnya bila ada anggota panitia pemungutan suara (PPS) yang dilaporkan melakukan kecurangan, maka oknum tersebut akan dibawa ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk disidang.

"Kalau yang melakukan kecurangan anggota PPS, maka yang akan mengambil alih nantinya adalah panitia pemilihan kecamatan (PPK) setempat. Namun, bila PPK yang melakukan kecurangan, baru kami yang akan ambil alih," kata Agus. Agus melanjutkan, bila dari KPUD Banten ada yang dilaporkan melakukan kecurangan, maka KPU RI yang akan mengambil alih tugasnya.

"Untuk prosedur sidang di DKPP sendiri, jika oknum-oknum ini terbukti bersalah, maka akan diberhentikan dari kepanitiaan. Semua sudah diatur dalam UU No.15/2011 tentang penyelenggaraan pilkada," katanya. Di Provinsi Banten sendiri, tambah Agus, akan ada empat wilayah yang akan melakukan pilkada serentak, yakni Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kota Cilegon, dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Sementara dalam skala nasional, total ada 269 pilkada serentak yang akan dilakukan.

Sumber : tribunnews.com