Pasca Tsunami, Pemprov Banten Belum Tetapkan Status Darurat Bencana

Pasca Tsunami, Pemprov Banten Belum Tetapkan Status Darurat Bencana

Sekretaris Daerah Provinsi Banten Ino S Raswita mengatakan, saat ini Pemprov Banten belum bisa menetapkan keadaan darurat bencana karena belum ada pernyataan secara tertulis dari Bupati Pandeglang dan Bupati Serang yang disampaikan ke Pemprov Banten.

Ino mengakui jika secara lisan Bupati Pandeglang telah menetapkan keadaan darurat bencana sejak 23 Desember kemarin hingga 14 hari kedepan, namun pernyataan itu harus disampaikan secara tertulis ke Provinsi Banten agar provinsi juga bisa menetapkan keadaan darurat.

“Belum, karena harus tersurat sesuai keputusan bupati/walikota dan disetujui sama tim seluruh aparatur yang ada. Mungkin dalam proses, tapi sambil berjalan ini tetap tidak boleh tertunda untuk kepentingan masyarakat dan memang ini bencana, tinggal mungkin tersurat aja nanti,” kata Ino ditemui di posko utama bencana di Kantor Kecamatan Labuan, Senin (24/12/2018).

Menurutnya surat itu sangat penting disampaikan oleh wilayah yang terdampak bencana baik ke provinsi maupun ke pemerintah pusat, tujuannya untuk menetapkan keadaan darurat bencana tingkat provinsi dan segera bisa mencairkan dana tidak terduga yang ada di provinsi.

“Nah itukan kami ada anggaran tidak terduga, nah itu kalau ada bencana ada pernyataan dari kabupaten dulu dimasukan ke provinsi dan provinsi menyatakan darurat nah itu untuk menggunakan dana tadi. Makanya pak gubernur mengatakkan biar yang berobat di gratiskan,” ungkapnya.

Kendati demikian ia meyakini bahwa surat itu saat ini tengah diproses oleh bupati. Ia meminta semua masyarakat untuk tetap tenang menghadapi musibah ini.

“Saya tidak tahu persis berapa dananya tapi di tiap kabupaten/kota juga ada, meski akhir tahun tetap bisa digunakan. Bantuan dari pusat juga sudah ada diberikan, mudah-mudahan masyarakat tidak bingung, tidak sungkan karena pemerintah berusaha agar masyarakat tetap tenang,” imbuhnya