Pemprov Banten Alokasikan Rp 125 Miliar untuk Masyarakat yang Tak Terkover BPJS Kesehatan

Pemprov Banten Alokasikan Rp 125 Miliar untuk Masyarakat yang Tak Terkover BPJS Kesehatan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 125 miliar pada APBD 2019 untuk membantu masyarakat yang tidak terkover Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Banten Wahidin Halim pada saat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Pandeglang dalam rangka HUT Pandeglang ke-145 di Gedung DPRD Pandeglang, Senin (1/4/2019).

Wahidin meminta masyarakat Pandeglang untuk tidak merasa minder dengan sebutan daerah terbelakang. Wahidin meyakini bahwa Pandeglang terus melahirkan tokoh-tokoh nasional dan kaum intelektual, sehingga berpengaruh pada kemajuan sumber daya manusia (SDM) di kabupaten yang terkenal dengan binatang langka badak tersebut.

Wahidin berharap Pemerintah Kabupaten Pandeglang dapat berperan penting sebagai regulator dan fasilitator agar tetap fokus menyediakan fasilitas bagi kepentingan masyarakat.

“Pemprov Banten akan mendukung sepenuhnya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pandeglang dan menargetkan tahun 2020 kondisi jalan provinsi terbangun dengan betonisasi. Begitu juga pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan dengan membangun SMA/SMK, termasuk kenaikan kesejahteraan bagi guru serta pembangunan infrastruktur kesehatan,” ujar Wahidin.

Menurut Wahidin, Pemprov Banten juga memberikan perhatian pembangunan poros antardesa, antarkecamatan, dan antarkabupaten/kota karena harus dikoneksikan antara satu ruang ke ruang yang lain khususnya yang menjadi tanggung jawab provinsi. Untuk itu, harus ada konfirmasi dari Pemkab Pandeglang, bagian-bagian sangat strategis yang harus didukung pendanaannya.

“Potensi di bidang pertanian yang terdapat di Pandeglang agar terus dikembangkan dan jangan dipaksakan untuk menjadi daerah industri, karena akan berakibat pada munculnya persoalan-persoalan baru. Terlebih, kekuatan Kabupaten Pandeglang ada pada sektor pertanian,” katanya.

Sementara itu, Bupati Pandeglang Irna Narulita memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung terhadap kemajuan Kabupaten Pandeglang.

“Pada hari jadi Pandeglang yang ke-145 kali ini, tema yang diangkat adalah "Pandeglang Bangkit, Selat Sunda Aman". Hal ini tidak terlepas dari terjadinya bencana tsunami pada tanggal 22 Desember 2018 yang berdampak pada 368 orang meninggal, 675 orang korban luka, kerusakan rumah 1.033 unit, 1 sekolah, 3 ruas jalan rusak, 9 jembatan, 13 sarana ibadah, 399 sarana wisata, 432 kapal perahu dan 13 tempat pelelangan ikan,” ujarnya.

Irna mengatakan posisi strategis Kabupaten Pandeglang dalam menunjang pariwisata nasional menjadi dasar Kementerian Pariwisata memberikan perhatian penuh terhadap Kabupaten Pandeglang untuk membantu pemulihan sektor pariwisata pasca bencana. Untuk itu, pariwisata menjadi sektor unggulan Kabupaten Pandeglang.

Irna memaparkan capaian kinerja Kabupaten Pandeglang selama tiga tahun terakhir diantaranya meliputi angka pengangguran dari tahun 2015-2017 menurun 8,97%. Jumlah penduduk miskin rata-rata dengan laju pertumbuhan minus 2,9%, telah dibangunnya 559 unit sarana kesehatan beserta pendukungnya, dan pembangunan rumah sakit pratama Menes.

Sedangkan, dari sektor pertanian menghasilkan produksi padi 2,3 juta ton, jagung 106 ribu ton, kedelai 22 ribu ton serta ekspor manggis ke China sebanyak 102 ton dan sudah dibangun jalan sepanjang 431 kilometer, 250 jembatan, sarana air bersih 258 unit, posyandu 331 unit dan infrastruktur lainnya. Ditambah keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pandeglang mendapatkan Opini WTP selama dua tahun berturut-turut atas bimbingan dan gemblengan pimpinan serta anggota DPRD Pandeglang.

"Mudah-mudahan kami bisa mempertahankan prestasi mendapatkan opini WTP," jelas Irna.

Selanjutnya, kata Irna, semakin dekatnya pelaksanaan pemilu, Ia mengajak seluruh komponen masyarakat untuk merawat kebhinekaan dan sekaligus menjaga persatuan dan kesatuan serta menghargai perbedaan pilihan politik masing-masing individu maupun kelompok hingga tercipta kondusifitas yang terjaga dengan baik.