Pemprov Banten Serius Tangani Masalah PMKS

Pemprov Banten Serius Tangani Masalah PMKS

Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Al Muktabar berharap kehadiran LKKS (Lembaga Koordiansi Kegiatan Kesejahteraan Sosial) mampu membantu pemerintah untuk mengatasi kegiatan advokasi dan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Provinsi Banten.

“LKKS harus berperan aktif membantu pemerintah daerah dalam mengatasi pelayanan penyandang masalah kesejaheraan sosial,karena saat ini Pemprov Banten bersama pemerintahan Kabupaten dan Kota sangat serius menangani masalah kesejahteraan sosial di masyarakat dengan menggulirkan berbagai bantuan sosial dan dana hibah untuk masyarakat,” terang Sekda Banten Al Mukatabar saat bertemu dengan pegurus LKKS Kota dan Kabupaten di aula kantor Dinas Sosial (Dinsos) Banten di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug, Kota Serang, Jumat (21/6/2019).

Menurut Al Muktabar, berbagai hal mendasar yang menyangkut masalah kesejahtaran sosial terus dipacu dan ditingkatkan bersama Kementerian Sosial untuk membangun norma sandar prosedur kriteria atau SOP untuk mencapai target kinerjanya di daerah.

“LKKS sebagai lembaga partisipasi masyarakat harus aktf dalam penyelesaian masalah kesejahteraan sosial di Provinsi Banten, sehingga pemerintah daerah makin fokus dalam mencapai kinerja di bidang masalah sosial,” tutur Al Muktabar.

Lebih jauh Sekda mengatakan,untuk pembiayaan penanganan masalah sosial di Banten tidak hanya bersumber dari pemerintah, namun peran aktif dari badan usaha untuk mengalokasikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) mereka untuk menyelesaikan masalah kesejahtaran sosial di masyarakat.

Terkait minimnya jumlah panti sosial yang dikelola oleh pemerintah di Provinsi Banten saat ini, Al Muktabar meminta kepada kepala Dinas Sosial Provnsi Banten, Nurhana untuk kembali mendata jumlah kebutuhan panti sosial di Banten,agar penanganan masalah sosial dapat segera teratasi dengan baik.

“Saya minta kepada Kadis Dinsos untuk mendata kembali kebutuhan panti sosial di Banten agar dapat menangani berbagai masalah sosial,seperti panti jompo dan panti rehablitasi,” tukasnya.

Sementara Kepala Dinsos Banten, Nurhana mengatakan, semangat dan kepedulian masyarakat terhadap berbagai masalah sosial di Banten perlu terus ditingkatkan agar permasalahan sosial dapat ditangani secara bertahap. “Upaya penuntasan persoalan sosial bukanlah suatu hal yang mudah, namun dengan semangat dan kepedulian kita semua termasuk dari LKKS persoalan tersebut dapat lebih cepat teratasi,” ujar Nurhana.

Menurut Nurhana, LKKS sebagai lembaga kesejahteraan sosial yang ada di Kota dan Kabupaten memiliki peran penting dan strategis dalam penanganan masalah kemiskinan, maupun penguatan fungsi-fungsi keluarga termasuk dalam membina berbagai lembaga sosial di daerah.

”Pemprov Banten terus berupaya mengentaskan masalah kesejahteraan sosial dengan memberikan bantuan dana hibah dan bantuan sosial seperti program Jamsosratu yang sudah diakui oleh pemerintah pusat berhasil menurunkan angka kemiskinan di Banten,” tutur Nurahana.

Nurhana menjelaskan, bahwa tahun 2019 ini jumlah penerima bantuan Jamsosratu seluruh Provinsi Banten sejumlah 50.000 Rumah Tangga Sasaran (RTS). “Yang tidak tercover oleh pemerintah pusat kita bantu dengan Jamsosratu,” cetusnya.

Terkait kerungan jumlah panti sosial di Banten,Nurha mengatakan pihaknya akan mengoptimalkan keberadaan panti sosial milik pemprov Banten di Ona,Rangkasbitng, Kabupaten Lebak.

”Kita tidak hanya kekurangan panti untuk jompo dan panti rehabilitasi,namun kita juga belum memiliki panti untuk ODGJ (Orang Dengan Ganguan Jiwa,” tuturnya.