Tim Inventarisasi Toponimi Biro Pemerintahan Setda Prov. Banten Inventarisir 3 Unsur Rupabumi Warisan Budaya

Tim Inventarisasi Toponimi Biro Pemerintahan Setda Prov. Banten Inventarisir 3 Unsur Rupabumi Warisan Budaya

Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten (Gunawan Rusminto, AP, M.SI) menjelaskan bahwa saat ini Tim Inventarisasi Toponimi Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten telah melakukan  tugas dan berperan aktif dalam kegiatan toponimi, validasi dan verifikasi pembakuan nama pulau-pulau kecil yang telah dimulai dari tahun 2005 hingga 2019. 

Banten melalui Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten telah inventarisir tiga Unsur Warisan Budaya di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi, maka tiga unsur warisan budaya tersebut yang baru diinventarisir masuk ke dalam kordinat Provinsi Banten,” katanya*

Berdasarkan hasil observasi dari  tanggal 11, 15 dan 22 April 2019) 3(tiga) unsur warisan budaya tersebut adalah :

1. Pulau Panitan Tahap I (Pulau Panaitan), tanggal 11 April 2019 :

2. Tahap II (Pantai Sanghyang Sirah), tanggal 15 April 2019 :

3. Tahap III (Menara Mecusuar), tanggal 22 April 2019 :

Lebih lanjut ia menjelaskan Maksud  dan  tujuan kegiatan yaitu  terselenggaranya Inventarisasi Toponimi Rupabumi di Provinsi Banten dan diperolehnya data Toponimi Rupabumi Unsur Warisan Budaya di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK).

Selain itu, menurutnya pembakuan nama rupabumi juga merupakan program nasional yang harus dilakukan di daerah. Pembakuan nama akan menjadi sumber informasi dan komunikasi dalam pengambilan keputusan serta membantu kerjasama diantara organisasi lokal, nasional dan internasional. “Juga sebagai upaya melakukan tertib administrasi wilayah pemerintahan, kenyamanan dan ketertiban sosial, membangun karakter bangsa, melestarikan budaya, dan membangun jati diri bangsa. Kebijakan ini juga sangat perlu dilakukan mengingat aset yang dimiliki negara Indonesia sangat luar biasa banyaknya, sehingga perlu inventarisasi dengan cermat,” ujarnya.

Oleh karenanya, dalam rangka mendorong dan mempercepat pelaksanaannya perlu upaya-upaya koordinasi yang instens guna terbentuknya persamaan persepsi dan pendalaman pemahaman aparatur tentang teknis pelaksanaannya, serta mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi di lapangan.