Gubernur Banten teken SK pimpinan DPRD Tangerang dan Pandeglang

Gubernur Banten teken SK pimpinan DPRD Tangerang dan Pandeglang

SK yang telah ditandatangani oleh Gubernur Banten Wahidin Halim tentang penetapan Pimpinan DPRD definitif telah disampaikan kepada masing-masing daerah.

Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) telah menandatangani Surat Keputusan (SK) Pimpinan DPRD definitif periode 2019-2024 untuk dua daerah di Banten yakni Kota Tangerang dan Pandeglang, enam daerah lainnya menyusul.

"Kemarin pak gubernur telah menandatangani SK untuk Pimpinan Dewan Kota Tangerang dan Pandeglang," kata Kepala Biro Hukum Provinsi Banten, Agus Mintono usai rapat evaluasi akhir hasil kajian perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B) Banten tahun 2019 di Kantor Dinas Pertanian (Distan) Banten di KP3B, di Serang, Selasa.

Ia mengatakan, dalam usulan pimpinan DPRD dua daerah tersebut, ada beberapa kesalahan penulisan peraturan yang sudah tidak berlaku lagi, akan tetapi hal tersebut langsung diperbaiki oleh biro hukum. Sedangkan SK pimpinan DPRD definitf untuk enam daerah lainnya masih belum diproses karena biro hukum belum menerima surat usulan dari kabupaten/kota.

Sementara Kabag Otonomi Daerah (Otda) pada Biro Pemerintahan Banten, Massaputro Delly mengatakan, SK yang telah ditandatangani oleh Gubernur Banten Wahidin Halim tentang penetapan Pimpinan DPRD definitif telah disampaikan kepada masing-masing daerah.

"Sudah diambil kemarin sore oleh Kota Tangerang dan Pandeglang," ucap Delly.

Bahkan kata dia, berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemkot Tangerang dan Pemkab Pandeglang, masing-masing daerah telah menjadwalkan agenda rapat paripurna pengambilan sumpah janji atau pelantikan pimpinan dewan definitif.

"Informasi yang kami dapat, besok DPRD Kota Tangerang akan menggelar rapat paripurna, sedangkan Pandeglang Kamis lusa (19/9)," ujarnya.

Dengan digelarnya rapat paripurna pengambilan sumpah janji, maka DPRD tersebut sudah bisa bekerja dengan membentuk alat kelengkapan dewan (AKD), di antaranya membentuk komisi-komisi, badan anggaran (banggar), Badan Kehormatan (BK), Badan Musyawarah (Bamus).

"Kalau sudah ada pengambilan sumpah janji yang dilakukan oleh PN setempat, mereka sudah bisa membentuk AKD," kata Delly.

Sedangkan enam kabupaten/kota lainya, kata Delly, belum menyampaikan usulan penerbitan SK pimpinan DPRD definitif secara resmi ke Biro Pemerintahan, meskipun sudah menggelar rapat paripurna pengumuman usulan pimpinan definitif.


Click Here To See More