Komisi Informasi Provinsi Banten Laksanakan Monev Layanan Publik di Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten
Komisi Informasi Provinsi Banten Laksanakan Monev Layanan Publik di Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten

Komisi Informasi Provinsi Banten Laksanakan Monev Layanan Publik di Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten

Kota Serang- Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten melaksanaan Visitasi dan Verifikasi ke PPID Pembantu Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten, terkait Penilaian Keterbukaan Informasi Publik, Jum’at (18/10/19).
 
Monitoring dan Evaluasi (Monev) layanan informasi publik ini, dipimpin Ketua tim penilai yang juga Ketua Komisioner KI Provinsi Banten Hilman, SE., M.SI, yang didampingi Komisioner Bidang Divisi Kelembagaan dan Kerjasama KI Prov. Banten, Suwardi, SE dan Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Banten.
 
Ketua Tim Visitasi KI Prov. Banten, Hilman mengatakan, monitoring dan evaluasi (monev) atau penilaian terhadap seluruh badan publik di Provinsi Banten, dalam rangka Pemeringkatan Badan Publik Tahun 2019 sebagai amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

“Pemeringkatan bertujuan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan KIP, di lingkungan badan publik,” kata Hilman.
 
Dalam kesempatan tersebut Plt. Kasubag Tata Usaha Indah Pusparani, S.STP dan Pengelola Data Layanan Informasi dan Edukasi Publik yang ditugaskan utuk menerima Tim Visitasi KI Prov. Banten mengatakan bahwa, “kehadiran Tim Penilai dari KI Banten ini diharapkan dapat memberikan masukan, saran serta dorongan kepada PPID Pembantu Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten khususnya untuk pengembangan website dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Selain itu, untuk mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan website sebagai pusat informasi publik” dan PPID Pembantu Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten, juga “mengapresiasi kegiatan Monev KI dalam rangka pemeringkatan badan publik, karena agenda rutin tahunan ini dilakukan untuk mendorong agar lebih bersemangat lagi dalam keterbukaan informasi publik”.
 
"Indikator penilaian Keterbukaan Badan Publik, tidak sebatas seremonial evaluasi, tetapi KI menilai dan memantau seluruh aspek. Harapannya, tahun 2019, Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten mencapai predikat informatif. Tahun lalu (2018), Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten hanya menempatipredikat cukup informatif," papar Hilman.
 
Terkait website badan publik, saat ini KI tengah melalukan monitoring evaluasi atau pemeringkatan badan publik dengan melakukan visitasi terhadap 11 OPD dilingkungan Pemprov Banten. Adapun indikator yang dimonitoring oleh KI yaitu ketersediaan menu PPID pada website badan publik, dimana menu tersebut harus terisi data seperti informasi berkala, informasi serta merta dan informasi setiap saat. Lebih bagusnya jika badan publik memiliki website khusus PPID bahkan sampai media sosial khusus PPID seperti Facebook PPID, Twitter PPID, Instagram PPID ujar Suwardi.