Wagub Banten: OPD agar tangani kemiskinan secara terintegrasi

Wagub Banten: OPD agar tangani kemiskinan secara terintegrasi

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Banten terutama yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, agar dalam penanganan masalah kemiskinan dilakukan secara terintegrasi dengan program lainnya di seluruh OPD terkait di Pemprov Banten.

"Angka kemiskinan itu harus mempunyai 'data base' yang sama seluruh OPD, agar program yang dijalankan Pemprov Banten bisa efektif dan tepat sasaran," kata Andika Hazrumy usai membuka acara Focus Group Discussion Strategi Peningkatan Pengelolaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Jamsosratu atau Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu yang diselenggarakan Dinas Sosial Provinsi Banten, di Serang, Rabu.

Menurut Andika, program penanganan kemiskinan masih menjadi salah satu prioritas program Pemprov Banten saat ini. Adapun strategi yang dilakukan dalam penanganan kemiskinan yakni dalam bentuk program jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat serta pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Harus terintegrasi dengan program lainnya, agar sisa kemiskinan di Banten yang jumlahnya sekitar 645 ribu RTM bisa terus berkurang," kata Andika.

Baca juga: Pengangguran dan kemiskinan tinggi, Pemprov Banten diminta segera mengatasinya

Oleh karena itu, Wagub Banten mendorong agar OPD terkait melaksanakan MoU dalam penanganan masalah kemiskinan, yang dilakukan seluruh OPD terkait pelayanan dasar masyarakat seperti bidang pendidikan, kesehatan, UMKM, Dinas Sosial serta OPD lainnya.

"Saya saya mendukung upaya Dinas Sosial dalam peningkatan kualitas pengelolaan Jamsosratu yang memanfaatkan informasi teknologi (IT) ini," kata dia.

Andika Hazrumy mengatakan, Pemerintah Provinsi Banten memiliki komitmen dalam penanganan kemiskinan di Provinsi Banten. Data BPS Provinsi Banten menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan, dari 9,22 persen pada tahun 2002, menjadi 5,09 persen pada bulan Maret 2019, atau turun 4,13 persen.

“Pada tataran kebijakan, Pemerintah Provinsi Banten bersama DPRD Provinsi Banten telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penanganan Kemiskinan di Provinsi Banten,” kata Andika.

Baca juga: Pemkab Lebak optimistis kemiskinan turun
Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Nurhana dalam paparannya di acara tersebut mengatakan, pihaknya saat ini tengah menggagas penggunaan aplikasi berbasis IT untuk lebih mengoptimalkan output dari program Jamsosratu. Dengan aplikasi IT tersebut, menurut dia, pihaknya dapat melakukan pemetaan terkait dengan efektifitas program Jamsosratu.

“Aplikasi IT itu nanti yang input petugas pendamping. Inputan-inputan petugas itu akan jadi basis data PKM yang progress-nya kelihatan secara riil, sehingga bisa jadi basis data bagi OPD lain juga dalam melakukan programnya di bidang penanganan kemiskinan seperti dinas Pendidikan dan kesehatan, dan dinas-dinas lainnya,” paparnya.

Nurhana mengatakan, untuk lebih efektif menjalankan program tersebut, pihaknya juga memerlukan regulasi yang lebih spesifik seperti Peraturan Gubernur agar dapat bekerja lintas OPD dalam menangani persoalan kemiskinan di Banten, salah satunya melalui program Jamsosratu.

"Berdasarkan PBDT Tahun 2015 data RTM di Banten berjumlah kurang lebih 645 ribu RTM. Yang tercover program PKH sebanyak 3010 ribu dan yang tercover Jamsosratu baru 50 ribu keluarga penerima manfaat (KPM)," kata Nurhana. 


Click Here To See More