Regulasi

 

Undang-undang  Lihat disini>>>

  1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Klik Disini

  2. Undang-undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Klik Disini

  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Klik Disini

  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Klik Disini

  5. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Klik Disini

  6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Klik Disini

  7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Klik Disini

  8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Klik Disini

  9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Klik Disini

  10. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Klik Disini

  11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Klik Disini

 

Peraturan Presiden :

  1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Klik Disini

  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional Klik Disini

  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Klik Disini 

  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Klik Disini

 

 Peraturan Menteri Dalam Negeri lihat dibawah ini>>>

  1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2003 tentang Pemberian Ijin Ke Luar Negeri Dengan Alasan Penting Bagi Pejabat Negara Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi, Kabupaten / Kota Klik Disini

  2. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 09/A/Kp/Xii/2006/01tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah Klik Disini

  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri Klik Disini

  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Klik Disini

  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri Dengan Lembaga Asing Nonpemerintah Klik Disini

  6.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah Klik Disini

  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Klik Disini

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri Dengan Lembaga Asing Nonpemerintah Klik Disini

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah Klik Disini

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Klik Disini

  11. Permendagri No. 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah Klik Disini

  12. Permendagri No. 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembetukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Klik Disini

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri Dengan Lembaga Asing Nonpemerintah Klik Disini

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah Klik Disini

  15. Permendagri Nomor 13 Tahun 2018  tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Klik Disini

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah Klik Disini

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru Klik Disini

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Klik Disini

  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Klik Disini

  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru Klik Disini

  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Klik Disini

  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerahdengan Badan Swasta Asing Klik Disini

  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Klik Disini

  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Klik Disini

  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Klik Disini

  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Daerah Klik Disini

  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten Klik Disini

  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentangbatas Daerah Kota Tangerang Selatan Dengan Kota Tangerang Provinsi Banten Klik Disini

  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Serang Dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten Klik Disini

  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di  Daerah Klik Disini

  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Serang Dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten Klik Disini

  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten Klik Disini

  33. Permendagri Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Klik Disini

  34. Lampiran Permendagri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Klik Disini

  35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa Klik Disini

  36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Tangerang Dengan Kota Tangerang Provinsi Banten Klik Disini

  37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Serang Dengan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Klik Disini

  38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Serang dengan Kota Serang Provinsi Banten Klik Disini

  39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Klik Disini

  40. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 Klik Disini

  41. Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Klik Disini

  42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun  2015​ Klik Disini

  43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Klik Disini

  44. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 Klik Disini

  45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Tangerang Dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten Klik Disini

  46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Dengan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Dengan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Dan Kota Depok Provinsi Jawa Barat Dengan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten  Klik Disini

  47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Provinsi Banten Klik Disini

  48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kemendagri & Pemda, Kdh & Wakil Kdh, Pimpinan & Anggota Dprd Klik Disini

  49. Permendagri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Klik Disini

  50. Permendagri No 73 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persetujuan Tertulis Untuk Melakukan Penggantian Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Daerah Klik Disini

  51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kemendagri & Pemda, Kdh & Wakil Kdh, Pimpinan & Anggota Dprd Klik Disini

  52. Permendagri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Klik Disini

  53.  Permendagri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Klik Disini

  54. Permendagri No 73 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persetujuan Tertulis Untuk Melakukan Penggantian Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Daerah Klik Disini

  55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor  3  Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Pandeglang Dengan Kabupaten Serang Provinsi Banten Klik Disini

  56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Klik Disini

  57. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa Klik Disini

  58. Permendagri No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri Klik Disini

  59. Permendagri No. 43 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri Klik Disini

  60. Permendagri No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah Klik Disini

  61. Permendagri No. 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Klik Disini

  62. Permendagri No. 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur tan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Klik Disini

  63. Permendagri Nomor 13 Tahun 2018  tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Klik Disini

  64. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor  5  Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Serang dengan Kota Cilegon Provinsi Banten Klik Disini

  65. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor  4  Tahun 2016 dentang Batas Daerah Kabupaten Pandeglang Dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten Klik Disini

  66. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah Klik Disini

  67. Permendagri Nomor 13 Tahun 2018  tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Klik Disini

  68. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Klik Disini

  69. Peraturan Menteri Sekretariat Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri  Klik Disini

  70. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah Klik Disini 

  71. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019 Klik Disini

  72. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Lihat disini>>>

  73. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah/Lembaga di Luar Negeri Klik Disini

 Peraturan Gubernur Banten lihat dibawah ini >>>

  1. Peraturan Gubernur Banten Nomor : 5 Tahun 2006 tentang Panduan Umum Kerjasama Luar Negeri Bagi Instansi Pemerintahan Daerah di Wilayah Provinsi Banten Klik Disini

  2. Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Sekretariat Daerah Provinsi Banten Klik Disini

  3. Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Sekretariat Daerah Provinsi Banten Klik Disini

  4. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Klik Disini

  5. Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2012 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Se-Provinsi Banten Klik Disini

  6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten" Klik disini

  7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian Klik Disini

  8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian Klik Disini

  9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Klik Disini

  10. Lampiran Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian Klik Disini

  11. Lampiran Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan NonKepegawaian Klik disini

  12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan  Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Klik Disini

  13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 74 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Pemasangan Closed Circuit Television di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Klik Disini 

  14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 51 Tahun 2017 Klik Disini

  15. Keputusan Gubernur Banten Nomor 489. L/Kep. 113-Huk / 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten  Klik Disini

  16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan  Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Klik Disini

  17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 73 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 Klik Disini 

  18. Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Klik Disini

  19. Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Klik Disini

  20. Peraturan Gubernur Banten Nomor  7 Tahun  2018 tentang Tata Kelola Sistem Elektronik di Lingkungan  Pemerintah Provinsi Banten <>

  21. Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas, Pelaksana, Fungsional, dan Jabatan Lainnya Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten <>

  22. Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif 11 Urusan  Pemerintahan Provinsi <>

  23. Peraturan Gubernur Banten  Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Dan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara  di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten <>

  24. Peraturan Gubernur Banten Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Satu Data Indonesia di Provinsi Banten lihat disini>>>

  25. Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2020 Tentang  Tata Kelola Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Badan Layanan Umum Daerah   Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten <>

  26. Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten  Nomor 23 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2020<>

  27. Peraturan Gubernur Banten Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Se-Provinsi Banten Tahun 2020 <>

  28. Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik <>

  29. Peraturan Gubernur Banten Nomor 21 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 <>

  30. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

  31. Peraturan Gubernur Banten Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Satu Data Indonesia Lihat Disini>>

  32. Keputusan Gubernur Banten No 050/Kep.227-Huk/2021 tentang Daftar dan Kodefikasi Teknis Perencanaan Evaluasi Pembangunan Daerah Dan Kamus Data Geopasial Pemprov Banten 2021 Lihat disini>>

 Peraturan Daerah Provinsi Banten lihat dibawah ini>>>

  1. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun  2002 tentang Lambang Daerah Lihat disini>>>

  2. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor No 46 Tahun 2002 Tentang Penyidik PNS Lihat disini>>>

  3. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor No 47 Tahun 2002 Tentang Penyelenggara Arsip Lihat disini>>>

  4. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 11 Tahun 2005 Kompetensi Jabatan Struktural Lihat disini>>>

  5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten
    Lihat disini>>>

  6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lihat disini>>>

  7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang  RPJMD 2017-2022 Lihat disini>>>

  8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi Dan Informatika Lihat disini>>>

  9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pesisir Pulau-pulau Kecil Lihat disini>>>

  10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2018 Lihat disini>>>

  11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 16 Tahun 2019 Tahun Anggaran 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten  (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 16) Lihat disini>>>

  12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Lihat disini>>>

  13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Lihat disini>>>

  14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021  Tentang Penanggulangan Covid Lihat disini>>>

 Regulasi tentang Keterbukaan Informasi Publik lihat disini>>>

  1. Undang-undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Klik Disini

  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Klik Disini

  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Klik Disini

  4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Klik Disini

  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Klik Disini

  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Klik Disini

  7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Klik Disini

  8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lihat disini>>>

  9. Peraturan Gubernur banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Provinsi Banten;

  10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Klik Disini

  11. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Klik Disini

  12. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Klik Disini

  13. Keputusan Gubernur Banten Nomor 489.1 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat PPID di Lingkungan Provinsi Banten

  14. Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor :  01/Kep/KIP/2018 Klik Disini