Produk Hukum

1. Undang-undang
  • UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH KLIK DISINI

  • UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK KLIK DISINI

  • UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI KLIK DISINI

  • UU NOMOR 40 Tahun 1999 TENTANG PERS KLIK DISINI

  • UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik klik disini

  • UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG Klik Disini

  • UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Klik Disini

  • UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG Klik Disini

  • UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Klik Disini

  • UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Klik Disini

  • UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN KLIK DISINI

2.  PERPRES

  • INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI KLIK DISINI
  • PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG PENANGANAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI KLIK DISINI 
  •  PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL klik disini

3. PERATURAN PEMERINTAH

  • PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Klik Disini

  • "PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA" Klik Disini

  • PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2OI9 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERI NTAHAN DAERAH KLIK DISINI

  • PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  KLIK DISINI

  • PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Klik Disini

  •  PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG KERJA SAMA DAERAH KLIK DISINI

  • PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Klik Disini

  • PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN KLIK DISINI

  • PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF BERUPA KONTRAK BERJANGKA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA KLIK DISINI

  • PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KLIK DISINI 

  •  PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG Klik Disin

4. PERMENDAGRI 

  • PERMENDAGRI NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 Klik Disini

  • PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN  2015​ Klik disini

  • LAMPIRAN PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Klik Disini

  • PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2018  TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KLIK DISINI

  • PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI APARATUR SIPIL PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA KEMENDAGRI & PEMDA, KDH & WAKIL KDH, PIMPINAN & ANGGOTA DPRD KLIK DISINI

  • PERMENDAGRI NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KLIK DISINI

  • PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019 KLIK DISINI

  • PERMENDAGRI NO 73 TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERSETUJUAN TERTULIS UNTUK MELAKUKAN PENGGANTIAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KLIK DISINI

  • PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAHDENGAN BADAN SWASTA ASING KLIK DISINI

  • PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN EVALUASI PERKEMBANGAN DAERAH OTONOM BARU KLIK DISINI

  • PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 Tahun 2010 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN KLIK DISINI

  • PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI, PEMERINTAH DAERAH, DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KLIK DISINI

  • PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI KLIK DISINI

  • PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN KERJASAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DENGAN LEMBAGA ASING NONPEMERINTAH KLIK DISINI

  •  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA KERJA SAMA DAERAH KLIK DISINI

  •  KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERIAN IJIN KE LUAR NEGERI DENGAN ALASAN PENTING BAGI PEJABAT NEGARA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI, KABUPATEN / KOTA KLIK DISINI

  • PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 09/A/KP/XII/2006/01TENTANG PANDUAN UMUM TATA CARA HUBUNGAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH DAERAH KLIK DISINI

  • PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK LUAR NEGERI KLIK DISINI

  •  PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Klik Disini

  •  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENDOKUMENTASIAN HASIL PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI DAERAH Klik Disini

  • LAMPIRAN PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Klik Disini

  •  PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Klik Disini

  •  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENDOKUMENTASIAN HASIL PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI  DAERAH Klik Disini

  •  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA Klik Disini

  • PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015 Klik Disini

  • PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2014 PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Klik Disini

  • PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2018  TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KLIK DISINI

  • PERMENDAGRI NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KLIK DISINI

  • PERMENDAGRI NO 73 TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERSETUJUAN TERTULIS UNTUK MELAKUKAN PENGGANTIAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KLIK DISINI

  • PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAHDENGAN BADAN SWASTA ASING KLIK DISINI

  • PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN EVALUASI PERKEMBANGAN DAERAH OTONOM BARU KLIK DISINI

  • PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 Tahun 2010 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN KLIK DISINI

  • PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI, PEMERINTAH DAERAH, DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KLIK DISINI

  • PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI KLIK DISINI

  • PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN KERJASAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DENGAN LEMBAGA ASING NONPEMERINTAH KLIK DISINI

  •  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA KERJA SAMA DAERAH KLIK DISINI

  • PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2018  TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KLIK DISINI

  • PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI APARATUR SIPIL PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA KEMENDAGRI & PEMDA, KDH & WAKIL KDH, PIMPINAN & ANGGOTA DPRD KLIK DISINI

  • PERMENDAGRI NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KLIK DISINI

  • PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PERJALANAN KE LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH  klik disini

  • PERMENDAGRI NO 73 TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERSETUJUAN TERTULIS UNTUK MELAKUKAN PENGGANTIAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KLIK DISINI

  • PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAHDENGAN BADAN SWASTA ASING KLIK DISINI

  • PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN EVALUASI PERKEMBANGAN DAERAH OTONOM BARU KLIK DISINI

  • PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 Tahun 2010 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN KLIK DISINI

  • PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI, PEMERINTAH DAERAH, DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KLIK DISINI

  • PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI KLIK DISINI

  • PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN KERJASAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DENGAN LEMBAGA ASING NONPEMERINTAH KLIK DISINI

  •  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA KERJA SAMA DAERAH KLIK DISINI

  • PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA klikdisini

  • PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019 KLIK DISINI

  • PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA klikdisini

  • PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KLIK DISINI

  • PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2014 PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Klik Disini

  • Permendagri No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri klik disini

  • Permendagri No. 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah klik disini

  • Permendagri No. 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemmbetukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi klik disini

  • Permendagri No. 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri klik disini

  • Permendagri No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah klik disini

  • Permendagri No. 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah klik disini

  • Permendagri No. 74 tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota KLIK DISINI

  • Permendagri No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri klik disini

  • Permendagri No. 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah klik disini

  • Permendagri No. 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembetukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi klik disini

5. KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

  • KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT NOMOR :  01/KEP/KIP/2018 KLIK DISNI

  • KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 100 - 53 TAHUN 2018 TENTANG PERINGKAT DAN SATATUS KINERJA PENYUSUNAN PEMERINTAH DAERAH SECARA NASIONAL KLIK DISINI

6.  PERMENLU 

  • Permenlu No. 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Paduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah klik disini

7. PERDA 

PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 8 TAHUN 2012 KLIK DISINI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH klik disini

8. PERGUB BANTEN

  • PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 83 TAHUN 2016"TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN" Klik Disini

  • KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 489. l/Kep. 113-Huk / 2O17 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN  KLIK DISINI

  • PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG TATA KELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  KLIK DISINI

  • PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN klik disini

  • PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN KLIK DISINI

  • PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF NON KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIAN KLIK DISINI

  • LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF NON KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIAN KLIK DISINI

  • PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 83 TAHUN 2016"TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN" klik disini

  • PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  GUBERNUR BANTEN NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN KLIK DISINI

  • PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 73 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA PEMERINTAH   PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018 KLIK DISINI 

  • PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN  PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018 KLIK DISINI

  •  PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN KLIK DISINI

  • PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, TIPE, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN klik disini

  • PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 8 TAHUN 2012 KLIK DISINI

  • PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  GUBERNUR BANTEN NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN KLIK DISINI

  • PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 73 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA PEMERINTAH   PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018 KLIK DISINI 

  • PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN  PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018 KLIK DISINI

  •  PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN KLIK DISINI

  • PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, TIPE, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN klik disini

  • PEDOMAN KEPEGAWAIAN PROVINSI BANTEN KLIK DISINI

  • GUBERNUR BANTEN PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR : 5 TAHUN 2006 TENTANG PANDUAN UMUM KERJASAMA LUAR NEGERI BAGI INSTANSI PEMERINTAHAN DAERAH DI WILAYAH PROVINSI BANTEN klik disini

  • PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 45 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SE-PROVINSI BANTEN klik disini

  • PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SEPROVINSI BANTEN Klik disini

  • PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 54 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2019 klik disini

  • PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PENGHAPUSAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR MUTASI MASUK DARI LUAR DAERAH DAN MUTASI DALAM DAERAH klik disini

  • PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI BANTEN klik disini

  • PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2019 klik disini

  • PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 78 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Klik disini

  • PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2019 klik disini

  • PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH  klik disini

  • JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKJUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN klik disini

  • PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN PROBITY AUDIT DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN klik disini

  • PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG KELAS JABATAN PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR, PENGAWAS, PELAKSANA, FUNGSIONAL, DAN JABATAN LAINNYA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN klik disini

  • PERATURAN GUBERNUR BANTENNOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH klik disini

  • PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 86 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN klik disini

  • PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG UNTUK PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2016 klik disini